Business Joomla Themes by Justhost Reviews
  • Bambo Rafting dan Gunung Kentawan
  • Wisata Loksado
  • Syukuran Rakyat, rangkaian acara hari jadi Kab. HSS ke-64
  • Kunjungan Bupati dan Ketua DPRD ke stand Bappeda pada Syukuran Rakyat dalam rangkaian acara hari jadi Kab. HSS ke-64
  • Batabung-Persembahan Sub Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Kab. Hulu Sungai Selatan

SUBSIDI LISTRIK BAGI RUMAH TANGGA TIDAK MAMPU

Published: Tuesday, 10 January 2017

Jan 10, 2017. Banyak ditemukan masyarakat mampu yang menikmati subsidi listrik yang diberikan Pemerintah melalui sambungan listrik daya 450 VA dan 900 VA. Hal tersebut terjadi karena rumah tangga mengajukan sambungan disesuaikan kebutuhan listriknya, yang mana hal tersebut dimungkinkan secara regulasi.  Sesuai amanah Undang Undang (UU) nomor 30  tahun 2007 tentang Energi, UU No 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dan UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, pemerintah berkomitmen untuk memberikan subsidi listrik bagi masyarakat tidak mampu, yaitu masyarakat miskin dan rentan. Untuk mengidentifikasi msyarakat tidak mampu, dilaksanakan Rapat Kerja Komisi  VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  pada 17 September 2015  menyepakati untuk menggunakan data rumah tangga yang ada di Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, yang beriksi sekitar 25,7 juta rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di Indonesia. 

 

Kementerian ESDM selaku regulator juga berupaya menjaga agar penyediaan tenaga listrik dilakukan secara efisien dan menjaga keseimbangan kepentingan penyedia listrik (PLN) dan konsumen. Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, pemerintah mengeluarkan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran. Kebijkan tersebut dilakukan secara bertahap dimulai dengan pembenahan subsidi listrik bagi pelanggan listrik dengan daya 900 VA pada tahun ini. Dengan menggeser subsidi yang dinikmati masyarakat mampu untuk diberikan kepada yang tidak mapu negara dapat menghemat anggaran dan mengalokasikannya ke investasi untuk mendorong Rasio Elektrikfikasi. Ada sejumlah perubahan mendasar lain yang harus terjadi dalam cara kita mengelola listrik, maka pemberian subsidi listrik kepada masyarakat mampu harus diakhiri, sehingga subsidi hanya diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu dengan ukuran yang jelas. 

Sejalan dengan hal tersebut, Panja Banggar DPR RI pada 30 September 2015 menyepakati bahwa subsidi listrik tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp 38,39 trilyun. Selain rumah tangga tidak mampu, pemerintah tetap memberikan subsidi kepada bisnis dan industri kecil, UMKM, rumah sakit, sekolah, dan dinas sosial. Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah menugaskan PLN untuk terlebih dahulu memastikan pelanggan rumah tangga  900 VA yang layak menerima subsidi listrik dengan melakukan pencocokan data. PLN telah melaksanakan tugasnya pada Januari hingga Maret 2016, yang dilakukan oleh pegawai PLN di unit-unit dengan mendatangi alamat Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagaimana yang terdapat di Data Terpadu. Dari pencocokan data, PLN berhasil menemukan sekitar 3,9 juta pelanggan yang masuk dalam data rumah tangga miskin dan rentan miskin dari sekitar 22,8 juta pelanggan rumah tangga daya 900 VA yang terdaftar di PLN. Sementara itu, 18,65 juta pelanggan lainnya masih memerlukan verifikasi lebih lanjut melalui mekanisme pengaduan yang melibatkan perangkat desa dan kelurahan sebagaimana disampaikan melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri. Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran ini, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, PLN, dan TNP2K memberikan ruang bagi masyarakat yang merasa layak disubsidi. Subsidi listrik seharusnya diberikan kepada rumah tangga yang benar-benar layak disubsidi memenuhi prinsip keadilan. Penerapan Kebijakan ini diharapkan dapat mendukung pemerataan rasio elektrifikasi di Indonesia, terutama bagi masyarakat tidak mampu yang belum mendapatkan akses listrik. 

Kegiatan ini merupakan salah satu dari berbagai rangkaian acara sosialisasi kebijakan pemberian subsidi listrik lebih tepat sasaran 2017. Kebijakan ini diambil pemerintah karena subsidi listrik yang ada selama ini belum tepat sasaran. Subsidi listrik selama ini diberikan kepada komoditasnya, sehingga malah dinikmati orang mampu. Dengan semakin meningkatnya pendapatan orang, peralatan listrik yang dimiliki makin banyak, dan sebagai akibatnya konsumsi listrik cenderung meningkat. Jadi semakin banyak kita mengkonsumsi listrik, semakin banyak subsidi yang kita peroleh. Jadi ini kan tidak tepat sasaran. Jadi pemerintah untuk 2017 ini akan mengeluarkan di 900 VA rumah tangga yang mampu. Yang tidak mampu masih diberikan subsidi.

Pemberlakuan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran ini sejalan dengan amanat Undang-undang (UU) No.30 Tahun 2007 tentang Energi dan UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang menyatakan bahwa subsidi listrik diberikan bagi kelompok masyarakat tidak mampu. Berdasarkan dengan DPR, Pemerintah menggunakan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang dikelola oleh Kementerian Sosial dan TNP2K, yang berisi 40% rumah tangga dengan status sosial ekonomi terendah. Rata-rata subsidi listrik yang diterima 40% warga termiskin kurang dari 30%, sementara sisanya dinikmati oleh golongan rumah tangga mampu. Jumlah masyarakat yang memang berhak mendapatkan subsidi berdasarkan Data Terpadu adalah sekitar 25,7 juta rumah tangga. Sementara, jumlah pelanggan PLN yang menikmati subsidi hingga saat ini adalah sekitar 45 juta pelanggan, yang terdiri dari pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA. Profil penerima subsidi listrik kurang lebih sama dengan penerima subsidi BBM pada tahun 2014, sebelum dikoreksi pemerintah.  Selama ini subsidi listrik diberikan pada komoditasnya, yaitu pada per Kwh. Artinya siapa yang menerima jumlah Kwh paling banyak, mereka lah yang menikmati subsidi lebih besar. Keliru apabila ada pihak yang menyatakan bahwa pemerintah akan mencabut subsidi. Menurutnya, sesuai dengan Undang-undang (UU) No.30 Tahun 2007 tentang Energi dan UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan diamanatkan untuk pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat tidak mampu. Dengan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah diolah oleh TNP2K diketahui bahwa terdapat 40% masyarakat Indonesia dengan kondisi ekonomi terendah. Mereka inilah yang berhak mendapatkan subsidi listrik. Jumlahnya adalah sekitar 93 juta orang yang masuk ke dalam 25,7 juta pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Jadi yang tidak mampu itu TNP2K mencatat ada sekitar 40% Rumah Tangga di bawah lah.  Itu kita ambil semua, jadi artinya masih diberikan subsidi.  93 juta yang diberikan subsidi atau kurang lebih 25,7 juta pelanggan, masih menerima subdisi. Pemerintah tidak menghilangkan subsidi sama sekali, tapi tepat sasaran.

Dengan diterapkannya kebijakan subsidi listrik tepat sasaran pada 1 Januari 2017 ini maka informasi ini harus diketahui oleh masyarakat secara keseluruhan. Sebagai bagian dari pemerintah yang menjangkau ke daerah, Kementerian Dalam Negeri memberi arahan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota melalui Tim Koordinasi Pengendalian Kemiskinan Daerah untuk terus bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, seperti dengan TNP2K, Kementerian ESDM dan PLN.

Dalam rangka mendukung Kebijakan tersebut, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 671/4809/SJ Tanggal 16 Desember 2016 Tentang Dukungan Penanganan Pengaduan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran. Kebijakan ini adalah kebijakan nasional, maka dari itu Pemerintah Daerah diminta untuk mendukung dan memastikan kebijakan ini berjalan lancar sesuai tupoksi dan perannya. Untuk mengantisipasi terjadinya keluhan dari masyarakat, pemerintah telah merancang Mekanisme Pengaduan Penerapan Subsidi Listrik Tepat Sasaran sesuai dengan Permen ESDM No. 29 tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga. Prosedurnya adalah masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terkait penerapan Subsidi Listrik Tepat sasaran melalui kantor Desa dan Kelurahan untuk kemudian diteruskan ke kantor kecamatan dan/atau kantor kabupaten. Oleh kecamatan atau kabupaten, pengaduan tersebut diteruskan ke Posko Pusat.  Selanjutnya Posko pusat yang beranggotakan perwakilan dari Kementerian ESDM, Kemendagri, Kementerian Sosial, TNP2K dan PT PLN (Persero) akan melakukan verifikasi dan penanganan terhadap pengaduan tersebut.

Dalam pelaksanaannya, penyesuaian tarif listrik bagi masyarakat yang tidak menerima subsidi akan bertahap. Pertama bulan Januari, Maret, kemudian Mei. Tidak menutup kemungkinan ada dari masyarakat yang keberatan dan merasa berhak mendapatkan subsidi. Pemerintah membuka kesempatan untuk komplain. Bagi masyarakat tidak mampu dibuka kesempatan untuk melapor melalui Kecamatan. Di sana disediakan blangko untuk diisi. Bila tidak ada komputer di Kecamatan, mekanisme pengaduan bisa melalui Kabupaten/Kota. Laporan dari Kecamatan/Kabupaten/Kota akan disampaikan ke Posko Pusat melalui aplikasi website. Selanjutnya dari Posko Pusat akan memberikan data tersebut ke TNP2K untuk diperiksa apakah terjadi exclussion error, kenapa masyarakat yang mengadu tidak mendapat subsidi.(RN)



 

Hits: 545