Business Joomla Themes by Justhost Reviews
  • Bambo Rafting dan Gunung Kentawan
  • Wisata Loksado
  • Syukuran Rakyat, rangkaian acara hari jadi Kab. HSS ke-64
  • Kunjungan Bupati dan Ketua DPRD ke stand Bappeda pada Syukuran Rakyat dalam rangkaian acara hari jadi Kab. HSS ke-64
  • Batabung-Persembahan Sub Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Kab. Hulu Sungai Selatan

Sekilas tentang Jabatan Fungsional Perencana

Published: Friday, 16 December 2016

A.     DASAR HUKUM

1.    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

3.    Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

4.    Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana;

5.    Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Perencana;

6.    Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014;

7.    Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;

8.    Keputusan Bersama Menteri Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1106/Ka/08/2001 dan Nomor 34A Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya.

 

B.     DEFINISI OPERASIONAL

 

Sebagaimana diketahui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) saat ini tengah menindaklanjuti Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Men.PAN) Nomor 16/KEP/M.PAN/3/20001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya. Keputusan Men.PAN tersebut dilandasi oleh dua pertimbangan utama, yakni pertama, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya manusia pada aparatur negara yang bertugas melakukan kegiatan perencanaan pembangunan, diperlukan adanya pegawai negeri sipil (PNS) yang ditugaskan secara penuh sebagai Perencana; kedua, untuk menjamin pembinaan karir, kepangkatan/jabatan dan profesi dibidang perencanaan pembangunan, dipandang perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya.  Jabatan fungsional perencana termasuk dalam rumpun manajemen, dimana tugas pokoknya adalah menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan kegiatan perencanaan.

Dalam keputusan tersebut terdapat beberapa hal yang perlu dipahami, yaitu :

1.    Perencana, adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu.

2.    Perencanaan, adalah kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa depan guna mencapai tujuan yang diinginkan, serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaannya,yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

3.    Rencana, adalah produk kegiatan perencanaan berupa rencana kebijakan, rencana program dan rencana proyek baik lingkup makro, sektor ataupun daerah.

4.    Kegiatan perencanaan, adalah suatu proses yang dilakukan secara teratur, sistematis, berdasarkan pengetahuan, metode ataupun teknik tertentu yang menghasilkan rencanakebijakan, rencana program dan rencana proyek serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaan.

5.    Angka kredit, adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi kerja yang telah dicapai oleh seorang Perencana dalam mengerjakan butir kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana.

6.    Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencana, adalah Badan PerencanaanPembangunan Nasional (Bappenas).

7.    Pejabat Pembina Kepegawaian, adalah Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.

8.    Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, adalah Gubernur. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota, adalah Bupati/Walikota.

Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang perencana meliputi (a) Perencana Pertama, terdiri atas Penata Muda (golongan ruang III/a) dan Penata Muda Tingkat I (golongan ruang III/b); (b) Perencana Muda, terdiri atas Penata (golongan ruang III/c) dan Penata Tingkat I (golongan ruang III/d); (c) Perencana Madya, terdiri atas Pembina (golongan ruang IV/a), Pembina Tingkat I (golongan ruang IV/b), Pembina Utama Muda (golongan ruang IV/c);
dan (d) Perencana Utama, terdiri atas Pembina Utama Madya (golongan ruang IV/d) dan Pembina Utama (golongan ruang IV/e).

Penentuan formasi JFP dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1) Harus tersedia Unit Kerja Perencanaan yang mewadahi JFP;           2) Tidak Menambah Jumlah Pegawai Negeri Sipil; 3) Penambahan formasi dimungkinkan bila ada penambahan beban kerja yang sifatnya permanen; serta 4) Formasi JFP ditetapkan oleh Menteri PAN untuk formasi pusat, dan Pembina Kepegawaian Propinsi/Kabupaten/Kota untuk formasi Propinsi/Kabupaten/Kota.

 

C.     TATA CARA PENGANGKATAN

1.    Pengangkatan Pertama

PNS yang diangkat pertama kali dalam jabatan Perencana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a.    Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1) dengan kualifikasi pendidikan yang

b.    ditentukan untuk Jabatan Perencana;

c.    Sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Penata Muda golongan ruang

d.    III/a;

e.    Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang perencanaan; dan

f.     Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3/SKP sekurangkurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

2.    Pengangkatan Dari Jabatan Lain

a.    Memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pada pengangkatan pertama kali;

b.    Memiliki pengalaman melakukan kegiatan perencanaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

c.    Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya; dan

d.    Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3/SKP sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

 

D.     RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR PENILAIAN ANGKA KREDIT

1.    Perencana Pertama

a.    Mengumpulkan data dan informasi melalui pengumpulan data sekunder;

b.    Melakukan inventarisasi sumber daya yang potensial dalam rangka identifikasi permasalahan;

c.    Melakukan kodifikasi data dalam rangka pengolahan data dan informasi;

d.    Memasukkan data dan informasi dalam rangka pengolahan data dan informasi;

e.    Melakukan tabulasi data dan informasi dalam rangka pengolahan data dan informasi;

f.     Mengolah data dalam rangka pengolahan data dan informasi;

g.    Membuat diagram dan tabel dalam rangka penyajian data dan informasi;

h.    Menyajikan latar belakang masalah dalam rangka penyajian data dan informasi;

i.      Menentukan jenis permasalahan dalam rangka perumusan permasalahan;

j.      Merumuskan kriteria untuk menilai alternatif dalam rangka pengkajian alternatif;

k.    Menulis saran dalam rangka penentuan kriteria untuk menilai alternatif;

l.      Membuat laporan perkembangan pelaksanaan secara obyektif dalam rangka pengendalian pelaksanaan;

m.   Mengefektifkan pelaksanaan dalam rangka pengumpulan, penyajian, dan penganalisaan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan;

n.    Mengefektifkan tujuan dalam rangka pengumpulan, penyajian, dan penganalisaan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan; dan

o.    Melakukan pengumpulan data dan informasi untuk menilai dampak kemasyarakatan/lingkungan.

 

2.    Perencana Muda

a.    Menyusun desain dan instrumentasi dalam rangka pengumpulan data dan informasi;

b.    Mengumpulkan data primer dalam rangka pengumpulan data dan informasi;

c.    Mereview kelengkapan data dalam rangka pengolahan data dan informasi;

d.    Memformulasikan sajian untuk analisis dalam rangka penyajian data dan informasi;

e.    Menganalisis hasil-hasil pembangunan dalam rangka analisis data dan informasi;

f.     Mengevaluasi data yang sudah ada dalam rangka analisis data dan informasi;

g.    Menyusun neraca sumber daya yang potensial dalam rangka analisis data dan informasi;

h.    Menentukan tingkat permasalahan dalam rangka perumusan permasalahan;

i.      Menentukan faktor-faktor penyebab permasalahan dalam rangka perumusan permasalahan;

j.      Melakukan studi pustaka yang memperkuat landasan/kerangka teoritis dalam rangka penyusunan model hubungan kausal/fungsional;

k.    Menyusun spesifikasi model dalam rangka penyusunan model hubungan kausal/fungsional;

l.      Mengkonsultasikan dengan pihak/lembaga yang kompeten dalam rangka penyusunan modede hubungan kausal/fungsional;

m.   Memasukkan data ke dalam model yang akan dipakai dalam rangka pengujian model;

n.    Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijakan strategis jangka pendek;

o.    Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijakan strategis regional;

p.    Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program strategis regional;

q.    Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan proyek sektor tunggal;

r.     Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijakan strategis jangka pendek;

s.     Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijakan strategis regional;

t.      Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijakan program strategis;

u.    Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan proyek sektor tunggal;

v.    Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijakan strategis jangka pendek;

w.   Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijakan strategis regional;

x.    Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program strategis regional;

y.    Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek sector tunggal;

z.     Merumuskan prosedur pelaksanaan dalam rangka penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan;

aa.  Merumuskan saran tindakan korektif yang diperlukan dalam rangka pengendalian pelaksanaan;

bb.  Menyusun desain awal efektifitas pelaksanaan dalam rangka penilaian hasil pelaksanaan;

cc.  Menyusun desain awal efektifitas tujuan dalam rangka penilaian hasil pelaksanaan;

dd.  Menyusun desain awal dampak kemasyarakatan/lingkungan dalam rangka penilaian hasil pelaksanaan;

ee.  Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan efektifitas pelaksanaan;

ff.    Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan efektifitas tujuan;

gg.  Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan dampak kemasyarakatan/lingkungan;

hh.  Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijakan strategis jangka pendek;

ii.     Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijakan strategis regional;

jj.     Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis regional;

kk.  Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan proyek sektor tunggal.

3.    Perencana Madya

a.    Menyusun landasan kerangka teoritis dan model dalam rangka penyusunan model hubungan kausal/fungsional;

b.    Menyusun asumsi/hipotesis model dalam rangka penyusunan model hubungan kasual/fungsional;

c.    Mengkaji hasil-hasil pengujian model dalam rangka perumusan alternatif kebijakan;

d.    Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijakan strategis jangka menengah;

e.    Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijakan strategis sektoral;

f.     Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program strategis jangka menengah;

g.    Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program strategis sektoral;

h.    Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan proyek multi sektoral;

i.      Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijakan jangka menengah;

j.      Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijakan strategis sektoral;

k.    Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis jangka menengah;

l.      Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis sektoral;

m.   Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan proyek multi sektor;

n.    Menulis saran alternatif dan saran rencana pelaksanaan dalam rangka penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan;

o.    Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijakan strategis jangka menengah;

p.    Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijakan strategis sektoral;

q.    Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program strategis jangka menengah;

r.     Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program strategis sektoral;

s.     Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek multi sektor; Mengarahkan pelaksanaan dalam rangka pengendalian pelaksanaan;

t.      Memantau/memonitor kegiatan pelaksanaan/perkembangan dalam rangka pengendalian pelaksanaan;

u.    Menyusun desain akhir efektifitas pelaksanaan;

v.    Menyusun desain akhir efektifitas tujuan;

w.   Menyusun desain akhir dampak kemasyarakatan/lingkungan;

x.    Melaporkan penilaian hasil pelaksanaan;

y.    Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijakan strategis jangka menengah;

z.     Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijakan strategis sektoral;

aa.  Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis jangka menengah;

bb.  Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis sektoral;

cc.  Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan proyek multisektor.

 

4.    Perencana Utama

a.    Melakukan penyesuaian yang diperlukan bagi pencapaian tujuan dalam rangka perumusan alternatif kebijakan;

b.    Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai perencanaan kebijakan strategis jangka panjang;

c.    Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai perencanaan kebijakan strategis makro;

d.    Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai perencanaan program jangka panjang;

e.    Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai perencanaan program strategis makro;

f.     Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai perencanaan proyek kawasan;

g.    Menentukan kriteria untuk menilai alternatif proses pengambilan keputusan dalam rangka pengkajian alternatif;

h.    Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijakan strategis jangka panjang;

i.      Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijakan strategis makro;

j.      Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis jangka panjang;

k.    Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis makro;

l.      Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan proyek kawasan;

m.   Memproses pengambilan keputusan dalam rangka penentuan alternatif dan rencana kebijakan;

n.    Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijakan strategis jangka panjang;

o.    Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijakan strategis makro;

p.    Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program strategis jangka panjang;

q.    Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program strategis makro;

r.     Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek kawasan;

s.     Merumuskan dan menentukan ukuran kemajuan pelaksanaan dalam rangka pengendalian pelaksanaan;

t.      Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam kebijakan strategis jangka panjang;

u.    Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam kebijakan strategis makro;

v.    Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis jangka panjang;

w.   Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis makro;

 

x.    Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan proyek kawasan.

Hits: 183