Business Joomla Themes by Justhost Reviews
  • Bambo Rafting dan Gunung Kentawan
  • Wisata Loksado
  • Syukuran Rakyat, rangkaian acara hari jadi Kab. HSS ke-64
  • Kunjungan Bupati dan Ketua DPRD ke stand Bappeda pada Syukuran Rakyat dalam rangkaian acara hari jadi Kab. HSS ke-64
  • Batabung-Persembahan Sub Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Kab. Hulu Sungai Selatan

TRANSFORMASI MDGs - SDGs Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan

Published: Friday, 20 January 2017

A.     LATAR BELAKANG

Para pemimpin negara dunia yang menjadi anggota PBB mengadopsi tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs) sebagai agenda pembangunan global yang baru untuk periode 2016-2030 yang dilaksanakan pada akhir tahun 2015 seiring dengan batasan periode tujuan pembangunan milenium (Millennium Development Goals atau MDGs). Tahun 2015 merupakan tahun transisi dari berakhirnya Millennium Development Goals (MDGs). Tahun 2016 merupakan tahun pertama implementasi agenda pembangunan dunia Post-2015 atau yang kita kenal sebagai Sustainable Developmet Goals (SDGs). Sidang Umum PBB pada 4 Desember 2014 telah menyetujui platform agenda pembangunan dunia Post-2015 berdasar pada hasil Open Working Group on Sustainable Development Goals yang akan menjadi target dan tujuan pembangunan dunia sampai 2030. Pembahasan awal tentang SDGs muncul pada pertemuan KTT Rio+20 tahun 2012 di mana 192 negara setuju membuat platform SDGs, antara lain mempertimbangkan berbagai aspek seperti action oriented, dapat diimplementasikan, dan bersifat universal. 

Semangat perubahan agenda pembangunan global ini dilandasi kesadaran akan pentingnya menjaga kelangsungan hidup masyarakat dan lingkungan tidak hanya untuk saat ini melainkan untuk generasi yang akan datang. Titik berat SDGs pada aspek sosial dan lingkungan mengingat meningkatnya krisis lingkungan dewasa ini.  SDGs memiliki agenda yang terintegrasi dan tujuan yang saling berkaitan satu sama lain. Agenda SDGs antara lain : 1) Memperkuat komitmen terhadap MDGs (MDGs+); 2) Berlandaskan Agenda 21; 3) Fokus pada Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan (Ekonomi, Sosial dan Lingkungan); serta 4) Menjadi komitmen dan kesepakatan Negara-Negara sebagai Agenda Pembangunan Global Pasca 2015.

Secara prinsip, dimensi fundamental SDGs terdiri dari 5P yaitu : 1) People (prinsip dasar hak azasi manusia, inklusivitas, dan anti diskriminasi); 2) Planet (prinsip berkelanjutan untuk generasi mendatang); 3) Peace (prinsip perdamaian dan keadilan); 3) Prosperity (prinsip kesejahteraan bagi semua); serta               4) Partnership (prinsip kerjasama dari semua stakeholder; pemerintah, komunitas, akademisi, dunia usaha). Pada dasarnya MDDs dan SDGs punya persamaan dan kesamaan tujuan yang sama. Yakni, SDGs melanjutkan cita-cita mulia MGDs yang ingin konsen menganggulangi kelaparan dan kemiskinan di dunia. Namun, dokumen yang disepakati pimpinan dunia pada tahun 2000 tersebut habis pada tahun 2015. Para pemimpin dunia merasa agenda Millenium Development Goals perlu dilanjutkan, sehingga muncul sebuah dokumen usulan bernama sustainable development goals. 

Aspek itu tetap mempertimbangkan kondisi negara masing- masing, terukur dan mudah terkomunikasikan. Agenda pembangunan SDGs merupakan keberlanjutan dari MDGs yang telah membuat sejumlah kemajuan yang sangat berarti di dunia. Meskipun masih meninggalkan sejumlah tantangan, MDGs telah mampu membantu banyak negara berkembang untuk lebih sejahtera dan berkeadilan.  Deklarasi MDGs ditandatangani pada September 2000 oleh 147 negara pada KTT Millennium di New York. MDGs berisi delapan agenda pembangunan, yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS dan malaria serta penyakit menular lainnya, memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. 

MDGs telah menjadi referensi penting bagi hampir semua negara di dunia. Meskipun masih menyisakan sejumlah catatan, kemajuan berarti atas pencapaian target pembangunan MDGs dari 2000 sampai saat ini telah tertorehkan. Laporan MDGs 2014 oleh PBB menyebutkan, jika pada tahun 1990 hampir setengah populasi di negara berkembang hidup di bawah USD1,25/hari, pada tahun 2010 proporsi tersebut turun menjadi hanya 22%. Penurunan proporsi ini juga telah mampu mengeluarkan tidak kurang 700 juta manusia dari kondisi kemiskinan ekstrem.  Antara 2000 hingga 2010, tidak kurang 3,3 juta penderita penyakit malaria terselamatkan hidupnya. Sementara itu tidak kurang dari 22 juta penderita tuberkulosis juga terselamatkan hidupnya sejak 1995. Pada 2012 tercatat 89% penduduk dunia memiliki akses terhadap air bersih. Di bidang kesetaraan gender juga dunia mengalami perbaikan. Pada Januari 2014 tidak kurang dari 46 negara memiliki lebih dari 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen mereka.  

Dana bantuan internasional untuk pembangunan dasar ke negara miskin dan berkembang mencapai rekor jumlahnya pada 2013 sebesar USD134,8 miliar. Bagi Indonesia, meskipun masih perlu melakukan banyak perbaikan, terdapat tidak sedikit pencapaian dari target MDGs yang positif. Laporan MDGs yang dikeluarkan Bappenas menunjukkan sejumlah pencapaian untuk memenuhi target pembangunan milenium.  Meskipun mengalami perlambatan penurunan, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dapat diturunkan dari 15,1% di tahun 1990 menjadi 10,96% di 2014. Prevalensi balita dengan berat badan rendah atau gizi buruk dapat diturunkan dari 31% di tahun 1980 menjadi 19,60% di 2013. Di sektor pendidikan dasar, Indonesia telah mampu meningkatkan angka partisipasi murni (APM) SD/MI/sederajat dari 88,70% di tahun 1990 menjadi 95,71% di tahun 2012. Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun meningkat menjadi 99,08% di tahun 2012.  Di tahun yang sama, Indonesia mendapatkan penghargaan dari UNESCO karena sukses melawan buta huruf. Indikator ketimpangan gender untuk akses ke pendidikan juga mengalami perbaikan yang berarti dan terlihat dari porsi rasio APM perempuan dan laki-laki baik pada jenjang SD, SMP maupun SMA. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif juga semakin meningkat dari waktu ke waktu.  Angka kematian bayi juga berhasil diturunkan dari 97/kelahiran di tahun 1990 menjadi 41/kelahiran di tahun 2012. Akses terhadap air bersih juga meningkat dari 37,73% di tahun 1990 menjadi 67,73% di tahun 2013. Meskipun MDGs telah mencapai sejumlah pencapaian berarti, beberapa tantangan masih membutuhkan usaha bersama untuk mempercepat perbaikannya. Misalnya emisi karbondioksida (CO2) terus meningkat di mana jumlahnya meningkat 50% di tahun 2011 dari level 1990.

SDGs memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan MDGs yang hanya menetapkan delapan tujuan. Terdapat tujuh belas tujuan SDGs yang dapat dikelompokkan dalam empat pilar, yakni pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan hidup dan governance. Pilar pembangunan manusia lekat dengan penyediaan pelayanan dasar sehingga tujuan SDGs yang dapat dikelompokkan dalam beberapa sektor (kehidupan yang sehat, pemerataan kualitas pendidikan, pendidikan inklusif serta pembelajaran seumur hidup untuk semua, mengakhiri kemiskinan dan  mencapai kesetaraan gender, serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan).

Tujuan SDGs pada pilar pembangunan lingkungan hidup antara lain memastikan ketahanan pangan dan gizi yang baik, mencapai akses universal ke air dan sanitasi, menjamin energi yang berkelanjutan, memastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan, mengambil tindakan untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya, mengelola aset sumber daya alam secara berkelanjutan, mengelola
ekosistem yang berkelanjutan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati. Tujuan SDGs di pilar ekonomi yakni mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pekerjaan yang layak untuk semua, membangun infrastruktur, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkesinambungan dan mendorong inovasi, membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, ulet, dan berkelanjutan. Di bidang governance, tujuan SDGs antara lain mengurangi Fundamentals kesenjangan dalam dan antar negara, memastikan masyarakat stabil dan damai, dan memperkuat cara pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Ada banyak tujuan dari konsep SDGs, namun ada tiga tujuan yang dapat dirangkum sebagai berikut : Pertama, SDGs diharapkan bisa mengakhiri segala bentuk kemiskinan di semua negara manapun; Kedua, SDGs bertujuan mengakhiri segala bentuk kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi dan mendorong pertanian secara berkelanjutan; dan Ketiga, target SDGs adalah menjamin adanya kehidupan yang sehat, serta mendorong kesejahteraan untuk semua orang di dunia pada semua usia.

Target utamanya mengentaskan kemiskinan. Tapi, Indonesia akan menggunakan tiga indikator terkait dengan dokumen SDGs, yaitu pembangunan manusia atau human development yang meliputi pendidikan dan kesehatan, lingkungan dalam skala kecil atau social economic development dan lingkungan yang besar atau environmental development berupa ketersediaan kualitas lingkungan dan sumber daya alam yang baik.

Tujuan Pertama, mengeliminasi kemiskinan dalam berbagai bentuk diwilayah manapun. Adapun target-targetnya adalah sebagai berikut : 1) mengurangi kemiskinan dimana saja (saat ini diukur dengan pendapatan kurang dari US$ 1.25 per hari); 2) mengurangi setidaknya separuh proporsi laki-laki dan perempuan dari setiap usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam segenap aspek kehidupan (disesuaikan dengan kondisi setiap negara); 3) mengimplementasikan sistem perlindungan sosial secara nasional, termasuk untuk kaum miskin dan potensial miskin; 4) memastikan bahwa setiap individu memiliki hak setara atas sumberdaya ekonomi, akses pada kebutuhan hidup mendasar, teknologi, serta layanan finansial termasuk microfinance; 4) membangun situasi yang lebih kondusif bagi kaum miskin, memberikan perlindungan dari dampak suhu/cuaca yang ekstrim dan bencana lainnya; 5) mendorong mobilisasi sumberdaya yang ada untuk menghasilkan instrumen, khususnya di negara yang belum maju (least developed countries/LDCs), dalam mengimplementasikan program dan kebijakan untuk mengeliminisasi kemiskinan pada setiap dimensi; dan 6) menciptakan kerangka kebijakan pada skala nasional, regional, dan internasional yang melindungi kaum miskin, serta pendekatan yang menjunjung kesetaraan gender sebagai investasi penting dalam memerangi kemiskinan. Tujuan Kedua, menanggulangi kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan nutrisi, serta mempromosikan sektor agrikultur yang berkesinambungan.

Sedangkan target-targetnya antara lain: 1) mengeliminasi kelaparan dan memastikan akses bagi semua orang, terutama kaum miskin dan anak-anak pada sumber makanan yang sehat, bernutrisi, dan cukup dalam ketersediaan; 2) mengakhiri semua bentuk malnutrisi dan memenuhi kebutuhan nutrisi untuk perempuan remaja, ibu hamil dan menyusui, serta mereka yang berusia lanjut; 3) melipatgandakan produktivitas dan income dari sektor agrikultur, utamanya bagi produsen berskala kecil; 4) memelihara aneka ragam benih, tanaman, binatang ternak dan sejenisnya, serta memastikan akses yang berkeadilan terhadap sumberdaya tersebut, dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pengetahuan tentang sumberdaya dimaksud; 5) meningkatkan investasi, termasuk kerjasama internasional dalam pembangunan infrastruktur pedesaan, penelitian dibidang agrikultur, pengembangan teknologi, serta peningkatan kapasitas produksi agrikultur; 6) mengoreksi dan menjaga distorsi serta batasan-batasan dalam perdagangan di pasar agrikultur global, sesuai yang dimandatkan dalam the Doha Development Round; dan 7) menggunakan metode yang tepat untuk memastikan berfungsinya pasar komoditas pangan serta memberikan fasilitas dan akses atas informasi pasar.

Tujuan SDGs yang merupakan kelanjutan dari MDGs terlihat dari adanya keterkaitan antara keduanya. Ada yang diuraikan dari satu tujuan MDGs menjadi beberapa tujuan dalam SDGs, seperti tujuan pertama di MDGs dijabarkan dalam tujuan pertama, kedua, dan kedelapan pada SDGs. Ada pula yang sebaliknya dimana beberapa tujuan dalam MDGs dijadikan satu tujuan dalam SDGs, seperti tujuan empat, lima, dan enam pada MDGs menjadi tujuan ketiga dalam SDGs. Dari tujuh belas indikator SDGs terdapat empat tujuan baru yang sebelumnya pada MDGs belum ada, yaitu tujuan kesembilan, kesepuluh, kesebelas, dan keenambelas. Berkembangnya tujuan pembangunan global dari delapan tujuan pada MDGs menjadi tujuh belas tujuan pada SDGs diikuti dengan penambahan indikator, yaitu dari enam puluh tiga indikator pada MDGs menjadi dua ratus tiga puluh indikator  SDGs (sebelumnya hanya seratus enam puluh sembilan indikator). Capaian Indonesia terhadap MDGs hingga akhir tahun 2015 ternyata masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai sesuai target yang ditetapkan. Menurut laporan pencapaian MDGs oleh Bappenas (2015) terdapat empat belas indikator yang tidak mencapai target, antara lain : 1) Kemiskinan;     2) Asupan kalori; 3) Angka kematian bayi; 4) Angka kematian balita;  5)  Angka kematian ibu; 6) Prevalensi HIV dan AIDS; 7) Pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS;  8) Emisi CO2; 9) Air minum pedesaan; 10) Sanitasi layak pedesaan; 11) Kawasan kumuh perkotaan; 12)  Ratio Ekspor dan  Impor terhadap PDB; 13) Komputer pribadi; serta 14) Akses internet.  Berkaca dari pengalaman pencapaian MDGs tersebut, kita perlu mengambil pembelajaran agar kegagalan dalam pencapaian indikator pembangungan global tidak kembali terluang. Hal ini penting dilakukan mengingat saat ini SDGs menjadi pegangan prioritas pembangunan global dan tolok ukur pembangunan suatu negara. Di samping itu harus dipersiapkan langkah-langkah strategis untuk menjawab tantangan implementasi pembangunan global hingga akhir tahun 2030 yang tertuang dalam SDGs.

 

B. PARADIGMA MDGs MENUJU SDGs

Berdasarkan hasil pencapaian MDGs di Indonesia selama kurun tahun 2000 hingga tahun 2015, terdapat beberapa hal yang menjadi kendala, sehingga hal ini menjadi pembelajaran berharga untuk diantisipasi agar tidak terjadi di periode SDGs. Sedikitnya ada 12 kendala yang dialami Indonesia dalam  pencapaian target MDGs, antara lain : 1) Gejolak dan volatilitas ekonomi makro yang semakin meningkat; 2) Perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya mengakomodasi targettarget pencapaian MDGs (terutama di daerah); 3) Masih banyak target MDGs yang belum menjadi prioritas daerah (seperti: sanitasi layak (khususnya di perdesaan), air bersih, pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan); 4) Target-target yang ditetapkan kurang realistis (dengan situasi dan kondisi daerah);     5) Kurang sinergi antar Kebijakan dan Program; 6) Kapasitas (SDM) Pemerintah Daerah yang masih terbatas; 7) Kurang sinergi antar Kebijakan dan  Program dalam lingkup yang sama (misal : Program Penanggulangan Kemiskinan Pusat - Daerah); 8) Perlu terobosan dan pendekatan khusus untuk menjangka daerah-daerah miskin, terpencil dan sulit; 9) Khusus untuk bidang kesehatan, pemerataan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana kesehatan dan tenaga medis masih kurang; 10) Tidak ada mekanisme insentif dan disinsentif yang langsung terkait pencapaian target; 11) Keterlibatan yang terbatas dari para pihak di luar pemerintah (Perguruan Tinggi, Swasta, Media Masa, Tokoh Masyarakat); serta 12) Sosialisasi yang kurang intensif dan membumi. 

Tantangan bagi Indonesia untuk menyongsong tujuan pembangunan global dalam SDGs antara lain : 1) Perencanaan dan Penganggaran, harus mengakomodir target pencapaian SDGs; 2) Perumusan Target (khususnya yang belum terdefinisikan) yang masih bersifat kualitatif dari setiap Goal SDGs dikaitkan  dengan ketersediaan data sampai dengan tingkat daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota); 3) Mengembangkan mekanisme pengumpulan data (BPS dan instansi terkait); 4) Sinkronisasi RPJMN dan Renstra K/L (dan selanjutnya di tingkat daerah; RPJMD) dengan SDGs hingga tingkat RKP dan RKPD;               5) Rencana Aksi Nasional dan Daerah untuk SDGs; 6) Mekanisme monitoring dan evaluasi, salah satunya terkait ketersediaan data, baik di pusat maupun daerah serta antar lembaga; 7) Pendampingan dan Capacity Building Pemerintah Daerah; 8) Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan indikator dan target SDGs; 9) Pelibatan para pihak (khususnya non pemerintah): peran tokoh masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas,dan lain-lain.

Bertolak dari kendala dan tantangan yang dihadapi, langkah paling strategis untuk diupayakan oleh pemerintah daerah agar dapat mencapai targettarget SDGs adalah : 1) Bagaimana mensinergikan perencanaan dan penganggaran dengan target pencapaian SDGs, juga dengan target pembangunan nasional (Nawa Cita) sehingga indikator pembangunan di daerah akan selaras dengan agenda pembangunan nasional dan global. Hal yang tidak boleh terulang pada periode SDGs, dimana  terjadi keterlambatan pemerintah untuk mengakomodir MDGs dalam perencanaan, yaitu baru dilakukan pada tahun 2007 dilakukan integrasi MDGs dengan RPJMN dan strategi penanggulangan kemiskinan, padahal MDGs sudah dimulai awal tahun 2000. Semakin cepat diintegrasikan semakin baik; 2) Ketersediaan data untuk mendukung monitoring dan evaluasi perlu diperbaiki. Hal ini terkait dengan peran BPS sebagai lembaga kredibel penyedia data, khususnya di tingkat kabupaten perlu ditingkatkan; 3) Memperkuat koordinasi vertikal dan horizontal antar SKPD di lingkup kabupaten serta provinsi. 4) Partisipasi media massa, komunitas masyarakat terkait SDGs di daerah perlu dioptimalkan; serta 5) Hal lain yang perlu diperhatikan adalah sosialisasi harus lebih intensif sejak dini agar pencapaian target SDGs menjadi agenda bersama yang melibatkan lebih banyak stakeholder mengingat keterbatasan anggaran pemerintah sementara indikator SDGs sangat banyak (230 indikator).

 

C.    REKOMENDASI

1.  Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai bagian dari pemerintah daerah di Indonesia memiliki peran untuk turut serta mendukung pencapaian SDGs. Hal yang perlu dilakukan adalah mengintegrasikan tujuan SDGs dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan SDGs perlu segera disosialisasikan di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan menghadirkan para pakar terkait penjelasan indikator SDGs sehingga dipahami dan menjadi “common goals” yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan, baik untuk jangka pendek (RKPD) maupun jangka menengah (RPJMD).

2.  Diperlukan komitmen kepala daerah dan dukungan legislatif/DPRD untuk memfasilitasi pencapaian tujuan SDGs dengan penyediaan kapasitas keuangan
daerah yang memadai untuk mencapai indikator SDGs, serta komitmen lembaga penyedia data, khususnya BPS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, untuk mendukung monitoring dan evaluasi pencapaian target SDGs.

3.  Kesuksesan SDGs tidak hanya ditopang satu pihak, apalagi dengan sumber daya yang dimiliki pemerintah cukup terbatas sehingga butuh kerjasama antara pemerintah, masyarakat/komunitas, akademisi, media massa, dan swasta/dunia usaha dalam melaksanakan strategi pencapaian indikator SDGs. Oleh karena itu untuk meningkatkan partisipasi berbagai pihak diperlukan sosialisasi yang lebih intensif untuk menyamakan persepsi para stakeholder mengenai strategi pencapaian SDGs salah satunya dengan mengoptimalkan peran perguruan tinggi yang dalam rangka pencapaian SDGs.(RN)

Hits: 506